Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugeng Hariyono, menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin birokrasi tercermin dari tindakan dan ucapan yang sejalan dengan sumpah dan janji jabatan yang diemban. Dalam berbagai kesempatan, Kemendagri secara konsisten mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melanggar hukum, termasuk tindakan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Sugeng saat menjadi pembicara dalam acara Live Talk Show BPSDM Kemendagri yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Acara bertajuk “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPSDMTV Kemendagri. “Sederhananya, pemimpin berintegritas adalah mereka yang menjalankan apa yang mereka perintahkan dan memenuhi janji yang telah dibuat. Itulah yang dimaksud dengan integritas,” jelasnya.
Sugeng juga mengingatkan bahwa adanya kepala daerah yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. BPSDM Kemendagri terus berupaya mendorong kepala daerah agar menghindari praktik-praktik korupsi. Upaya ini, misalnya, dilakukan dalam forum Retret Kepala Daerah yang menghadirkan pembicara dari KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung, Kapolri, serta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). “Dari segi materi, kami sudah memberikan banyak pengingat. Artinya, sudah ada banyak upaya untuk mengingatkan mereka,” ungkap Sugeng.
Selain Retret Kepala Daerah, BPSDM Kemendagri juga melaksanakan berbagai program lainnya, termasuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mencakup materi tentang integritas. Kegiatan ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD. Dengan pemahaman yang baik mengenai pentingnya integritas, diharapkan para pemimpin dapat menerapkan perilaku tersebut dalam menjalankan tugas mereka. “Karena dengan pemahaman yang mendalam, mereka akan lebih sadar akan risiko yang ada, sehingga terhindar dari tindakan korupsi,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Sugeng tidak sendirian, dia juga didampingi oleh dua narasumber lainnya, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. Mahendra menjelaskan bahwa integritas seorang pemimpin sangat berkaitan erat dengan kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan amanah yang diberikan. Hal ini mencakup kejujuran mengenai kemampuan dalam memimpin serta pemahaman terhadap berbagai peraturan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menyesalkan adanya kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi dengan alasan kurangnya pemahaman terhadap peraturan.
Menurut Mahendra, alasan tersebut mencerminkan ketidakbertanggungjawaban kepala daerah terhadap amanah yang diemban. “Ketika seseorang menjabat sebagai kepala daerah, seharusnya dia mau belajar. Jika tidak, itu menunjukkan ketidakresponsifan terhadap tanggung jawabnya. Seharusnya, sejak awal dia sudah harus jujur dan menyatakan, ‘Saya tidak mampu jadi kepala daerah, lebih baik tidak ikut pemilihan’,” tegasnya.
Di sisi lain, Wawan Wardiana mengungkapkan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan bagi para pemimpin untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab yang diemban. Sebab, tanpa pemahaman yang memadai, risiko pelanggaran hukum akan semakin tinggi.
Dalam konteks ini, Kemendagri terus berupaya mendorong implementasi integritas di kalangan pemimpin daerah. Melalui berbagai program dan inisiatif yang ada, diharapkan pemimpin berintegritas dapat lahir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemimpin yang memiliki integritas tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjadi teladan bagi bawahannya dan masyarakat luas.
Dengan menegakkan integritas, pemimpin tidak hanya menjaga reputasi diri sendiri, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kepercayaan ini sangat penting, terutama dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas, BPSDM Kemendagri juga memberikan akses kepada para pemimpin untuk mengikuti pelatihan yang fokus pada pengembangan karakter dan etika dalam kepemimpinan. Dengan pelatihan ini, diharapkan para pemimpin dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap aspek tugasnya.
Dari semua inisiatif ini, terlihat jelas bahwa integritas bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sikap yang harus diterapkan dalam setiap tindakan. Pemimpin berintegritas adalah mereka yang mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Keberhasilan dalam menegakkan integritas di kalangan pemimpin daerah sangat bergantung pada komitmen dan disiplin mereka dalam menjalankan amanah. Dengan dukungan yang tepat dari lembaga terkait, diharapkan semakin banyak pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal integritas dan transparansi.
Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, pemimpin berintegritas dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Integritas bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi merupakan suatu keharusan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
➡️ Baca Juga: Hukum Wanita Haid Hadiri Salat Id Menurut Ustaz Khalid Basalamah
➡️ Baca Juga: Mengenal Pendidikan Etika & Budaya Hormati Lokal
