Jakarta – Komisi I DPR RI, dalam pernyataannya, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas insiden penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, pada Rabu (9/9/2026).
Politisi Oleh Soleh menilai tindakan kekerasan ini sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Ia juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dari para korban dan mendesak aparat keamanan untuk segera melakukan penyelidikan yang tuntas terhadap kejadian tersebut.
“Saya sangat berduka dan merasa prihatin dengan peristiwa ini. Tiga pegawai pemerintah yang tengah melaksanakan tugasnya justru menjadi korban dari tindakan kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus segera bergerak untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku,” ungkap Oleh Soleh dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat pemerintah yang sedang melaksanakan tugas pelayanan publik.
Oleh Soleh juga menekankan bahwa insiden ini seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi peluang untuk membersihkan keberadaan KKB dari Papua, Indonesia. Mereka telah berulang kali melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak seharusnya hanya bereaksi setiap kali ada korban,” tegas politisi dari Fraksi PKB ini.
Ia menekankan bahwa penanganan masalah KKB tidak bisa dilakukan secara terpisah atau hanya berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah perlu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk merumuskan strategi yang komprehensif, dengan sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.
“Penanganan tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan kasus yang terjadi. Aparat harus menyusun strategi yang menyeluruh untuk menanggulangi KKB. Harus ada peta jalan yang jelas dalam pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah-langkah pemerintah tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya lebih lanjut.
Menurut Oleh Soleh, peta jalan tersebut sangat penting agar pengelolaan keamanan di Papua bisa dilakukan dengan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan harus sejalan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan yang bersifat reaktif berpotensi untuk menciptakan pola kekerasan yang berulang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan serta memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman dan bermartabat.
➡️ Baca Juga: Rekam Jejak Revaldo dan Tanggapan Tegas Ruben Onsu Soal Hak Asuh Anak
➡️ Baca Juga: Sheila Dara Sampaikan Pesan Penting untuk Vidi Aldiano Jika Jadi ‘Sore
