Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah melewati dua tahun masa tugas mereka. Ini menjadi waktu yang krusial untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kinerja kabinet mereka dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan.
Tanggapan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Evaluasi ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk memperbaiki kinerja kementerian dan memastikan bahwa program-program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal.
Dalam survei yang dilakukan oleh Matriks Politik Indonesia pada periode 10 hingga 15 Oktober 2026, terungkap berbagai penilaian masyarakat terkait sejumlah menteri, termasuk evaluasi terhadap reshuffle kabinet yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi publik terhadap jajaran pemerintah.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, mengungkapkan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mendapatkan penilaian yang kurang baik dalam survei tersebut. Selain mereka, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, juga tercatat mendapatkan respon yang negatif dari masyarakat.
“Natalius Pigai dan Nusron,” ungkap Supriyadi dalam penjelasannya pada 22 Oktober 2026, menunjukkan bahwa ada beberapa menteri yang perlu meningkatkan kinerja mereka.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Natalius Pigai mendapatkan persentase kepuasan sebesar 82,6 persen, diikuti oleh Nusron Wahid dengan 78,3 persen, dan Dody Hanggodo yang mencatat 75,2 persen. Beberapa nama lain yang masuk dalam daftar dengan penilaian rendah termasuk Yandri Susanto (68,2 persen), Bahlil Lahadalia (65,7 persen), dan Maruarar Sirait (60,7 persen).
Temuan ini memberikan gambaran mengenai area-area dalam kinerja kabinet yang masih menjadi perhatian publik. Bagi pemerintah, hasil evaluasi ini seharusnya dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar kementerian, serta meningkatkan pelaksanaan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Supriyadi menambahkan bahwa penilaian negatif terhadap Nusron Wahid berkaitan dengan perhatian publik terhadap isu-isu hukum yang terjadi dalam instansinya. Meskipun demikian, Nusron masih memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 72,9 persen.
Sementara itu, penilaian yang kurang baik terhadap Menteri HAM Natalius Pigai diakibatkan oleh dinamika komunikasi yang terjadi selama masa jabatannya, termasuk berbagai pernyataan yang sering kali menarik perhatian publik.
Adapun Menteri PU Dody Hanggodo mendapatkan perhatian khusus terkait isu perjalanan dinas dan cara komunikasinya yang dianggap kurang efektif.
Survei tersebut juga mencakup pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap reshuffle kabinet yang telah dilakukan. Dari hasilnya, sekitar 41,3 persen responden menyatakan puas, sedangkan 52,4 persen mengungkapkan ketidakpuasan terhadap perubahan tersebut.
Di antara responden yang merasa kurang puas, banyak yang menyatakan bahwa kinerja menteri belum mencapai target yang diharapkan, dengan persentase mencapai 45 persen. Selain itu, 31,1 persen responden menganggap adanya sikap kontroversial yang diambil oleh beberapa menteri.
Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat tidak hanya terbatas pada perubahan dalam susunan pejabat, tetapi juga mencerminkan harapan agar setiap perombakan kabinet diiringi dengan peningkatan kinerja dan pelaksanaan program-program pemerintah yang lebih efektif.
➡️ Baca Juga: Prabowo Gelar Pertemuan Strategis di Istana Bogor dengan Wakil PM Rusia
➡️ Baca Juga: Warga Cianjur Tewas Dianiaya Setelah Ketahuan Mencuri 2 Labu untuk Buka Puasa
