Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama berbagai pemangku kepentingan sedang merancang produk investasi di pasar modal dengan risiko yang rendah dan tingkat bunga tetap.
Hal ini menjadi penting karena instrumen investasi dengan tingkat pengembalian yang terjamin dapat membantu perusahaan asuransi dan dana pensiun (dapen) dalam mengelola risiko secara lebih terukur dan efektif.
Ogi menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan asuransi dan dapen agar dapat memperluas jangkauan investasinya, khususnya pada berbagai instrumen yang tersedia di pasar modal.
“Kami sedang melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk manajer aset, untuk merumuskan produk investasi di pasar modal yang menawarkan return terjamin bagi asuransi, terutama untuk dapen,” ujarnya di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 April 2026.
Dia menyatakan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko yang lebih baik.
Ogi juga menambahkan bahwa OJK mengambil langkah ini sejalan dengan peluncuran regulasi mengenai instrumen EFT berbasis emas, yang berfungsi sebagai alternatif investasi bagi perusahaan asuransi dan dapen di pasar modal.
“Dengan cara ini, alokasi investasi untuk dana pensiun dan asuransi dapat diarahkan ke pasar modal, karena terdapat potensi pengembalian alternatif yang cukup baik,” tandasnya.
Dari sisi regulasi, tahun ini menjadi periode yang sangat penting bagi sektor asuransi dan dapen. OJK telah menetapkan ketentuan minimum ekuitas bagi perusahaan asuransi serta mewajibkan pemisahan unit-unit usaha syariah.
“Kami berharap sektor PPDP di masa depan akan semakin baik, berkat konsolidasi yang berlangsung, perbaikan modal, manajemen risiko yang lebih baik, serta penerapan praktik internasional sesuai PSAK 117,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Prabowo Luncurkan Reformasi Pendidikan dengan Renovasi 300 Ribu Sekolah dan Digitalisasi Nasional
➡️ Baca Juga: Amsal Sitepu Bebas, Komisi III DPR: Hakim Harus Memahami Prinsip Keadilan Masyarakat
