Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sekitar 74 juta warga di Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening bank. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam inklusi keuangan di tanah air.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah mendorong agar pembukaan rekening dapat dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam memperluas akses keuangan bagi setiap warga negara.
Airlangga menjelaskan bahwa jika pemerintah memberikan dana sebesar Rp 50 ribu untuk setiap akun yang dibuka, total anggaran yang dibutuhkan akan mencapai sekitar Rp 3,8 triliun. Ini adalah investasi yang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan.
“Dari data yang dihimpun oleh Dukcapil dan melalui pemadupadanan data, terlihat bahwa sebanyak 74 juta penduduk yang berusia 17 tahun ke bawah belum memiliki rekening,” ungkap Airlangga saat acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diadakan di Jakarta pada 24 September 2026.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa inisiatif ini akan segera dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif bertransaksi menggunakan rekening bank mereka.
“Komisi XI juga diharapkan dapat memberi dukungan. Sebab, Presiden telah meminta agar mereka yang berusia 17 tahun tidak hanya mendapatkan KTP, tetapi juga memiliki rekening yang terhubung dengan BRI atau BSI, khususnya untuk masyarakat di Aceh yang menggunakan BSI,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Langkah ini diambil untuk mendukung digitalisasi sektor keuangan di berbagai daerah.
Tito juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempercepat digitalisasi keuangan adalah dengan memanfaatkan identitas digital dalam proses know your customer (KYC) di perbankan. Ini akan mempermudah proses identifikasi nasabah.
Dengan pendekatan ini, proses identifikasi tidak lagi bergantung pada cara tradisional seperti fotokopi KTP, tetapi dapat dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah yang telah disiapkan oleh Dukcapil.
Tito mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memanfaatkan teknologi pengenalan wajah berbasis biometrik. Teknologi ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan mendukung pelaksanaan e-government.
“Di tahap awal, teknologi ini akan digunakan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Dengan sistem pengenalan wajah, identitas seseorang dapat diidentifikasi dalam waktu yang sangat singkat,” jelas Tito.
➡️ Baca Juga: Strategi Cerdas Membeli Saham di Masa Resesi untuk Mengubah Krisis Menjadi Peluang
➡️ Baca Juga: Jokowi Mengungkap Riwayat Pendidikan Gibran: Dari SD-SMP di Solo hingga SMA di Singapura
