Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dengan Amerika Serikat dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam situasi yang kompleks ini, beliau menegaskan bahwa kemitraan investasi harus tetap dalam bingkai yang mendukung kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Meskipun ada diskusi mengenai perjanjian tarif dengan AS, Prabowo menekankan bahwa semua investasi yang masuk ke Indonesia harus mematuhi peraturan yang berlaku, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyoroti urgensi penerapan harga pasar internasional di sektor pengelolaan mineral kritis. Menurutnya, harga yang adil dan sesuai dengan standar internasional menjadi kunci dalam meningkatkan nilai ekonomi dari mineral yang dimiliki Indonesia.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka pintu bagi investasi asing, asalkan mereka mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong investasi tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.
“Untuk mineral kritis, saya sudah tekankan bahwa kami terbuka. Namun, semua harus mengikuti harga pasar. Harus ada keseimbangan ekonomi,” ungkap Prabowo dalam wawancaranya, yang diambil pada Minggu, 22 Maret 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran investor asing di sektor pertambangan bukanlah hal yang baru. Pemerintah telah memberikan izin kepada berbagai perusahaan, termasuk Freeport, yang kini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara.
“Selama mereka mengikuti aturan, kami izinkan mereka untuk beroperasi di Freeport. Sudah puluhan tahun, dan Freeport kini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Kami memberikan izin,” tambahnya.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa prinsip hilirisasi adalah syarat utama dalam setiap investasi. Indonesia tidak akan mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa adanya proses pengolahan yang dilakukan di dalam negeri.
“Bahan mentah harus diproses di sini. Jika mereka ingin beroperasi dan melakukan pengolahan di dalam negeri, tentu saja kami izinkan,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa mineral kritis merupakan komoditas yang harus memberikan nilai ekonomi maksimal bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
“Mineral kritis adalah komoditas. Jika mereka membayar sesuai harga pasar internasional, baik mereka yang menjalankan atau kami, kami tetap mendapatkan nilai ekonomi yang diharapkan. Yang penting adalah memberikan akses,” ujarnya.
Dengan demikian, investasi asing tetap dipersilakan, namun harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan mendukung prinsip hilirisasi. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa.
➡️ Baca Juga: Istri Ahmad Sahroni Diduga Terlibat Kasus Perselingkuhan dengan Drummer Band 90-an
➡️ Baca Juga: Malam Takbiran Jakarta Dikuatkan dengan 1.596 Personel untuk Pengawasan Ketat
