Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap hasil survei dari Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang mencatat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam kategori yang dianggap bermasalah.
Idrus menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja seorang menteri harus didasarkan pada fakta yang objektif serta pencapaian yang nyata di lapangan, dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Survei itu sah-sah saja, namun harus selaras dengan akal sehat dan data yang ada. Kita perlu bersikap objektif dalam menilai kinerja pemerintah,” ungkap Idrus pada Senin, 13 April 2026.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto masih cukup tinggi, mencapai 70,5 persen. Namun, di sisi lain, terdapat catatan kritis terhadap beberapa menteri, termasuk Bahlil, terkait konsistensi dalam kebijakan, transparansi, serta isu integritas.
Menanggapi hal ini, Idrus berpendapat bahwa Bahlil adalah salah satu menteri yang paling aktif dalam mewujudkan visi besar Presiden, khususnya dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa sesuai dengan kebijakan pembangunan yang digariskan oleh Presiden Prabowo, masyarakat harus dianggap sebagai subjek, bukan sekadar objek dalam proses pembangunan.
Dalam konteks ini, Bahlil dianggap berhasil mengimplementasikan strategi tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk di sektor pertambangan.
“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat terlibat sebagai pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya sebagai penonton,” tegas Idrus.
Langkah-langkah nyata yang telah diambil antara lain adalah legalisasi dan penataan sumur minyak milik rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan yang berlaku.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian ESDM hingga awal 2026, pemerintah mencatat adanya tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, di samping menjaga lifting gas tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Di sektor hilirisasi, investasi juga menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara.
Nilai dari proyek hilirisasi tercatat mencapai ratusan triliun rupiah, yang mencakup pengembangan kawasan industri berbasis smelter untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Sementara itu, program transisi energi juga terus dipercepat. Implementasi biodiesel B50 menjadi salah satu inovasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Selain itu, pemerintah juga memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
➡️ Baca Juga: Menjaga Kualitas Produk Bisnis Rumahan agar Terpercaya di Mata Konsumen Setia
➡️ Baca Juga: Iran Menyatakan AS Tidak Independen dan Berfungsi Sebagai Perpanjangan Tangan Israel
