Kemunculan fenomena penyalahgunaan narkotika melalui penggunaan rokok elektronik atau vape di Indonesia mengungkapkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan terhadap peredaran zat terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak semata-mata terletak pada produk vape itu sendiri, tetapi pada mekanisme pengawasan yang ada.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menekankan bahwa pemerintah serta aparat penegak hukum seharusnya lebih fokus pada peningkatan sistem pengawasan ketimbang menerapkan larangan total terhadap penggunaan vape. Ini menjadi penting agar langkah yang diambil lebih efektif dan tidak merugikan konsumen yang menggunakan produk secara legal.
Esther menilai bahwa penemuan kandungan narkotika dalam cairan vape ilegal mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang ada. Ia memberikan pernyataan tegas bahwa pelarangan seharusnya diarahkan pada produk yang terbukti mengandung zat terlarang, bukan menyamaratakan semua produk vape yang ada di pasaran.
“Jika ada kandungan narkotika, yang perlu dilarang adalah kandungannya, bukan semua jenis vape dianggap mengandung narkoba,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa dari keseluruhan produk yang beredar, hanya sebagian kecil yang berpotensi bermasalah. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengawasan diharapkan dapat mencegah produk berbahaya masuk ke masyarakat. Kelemahan dalam pengawasan dapat membuka peluang bagi barang ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan keamanan publik.
Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengonfirmasi bahwa produk vape legal yang dijual secara resmi di pasaran tidak mengandung narkotika. Ini memperkuat pandangan bahwa masalah utama terletak pada peredaran produk ilegal yang tidak terpantau dengan baik.
Esther juga mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan total dapat berisiko menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ia mengutip pengalaman Singapura yang telah melarang vape sejak tahun 2020. Namun, berdasarkan survei dari Statista Consumer Insights 2023, sekitar 20 persen responden di negara tersebut mengaku masih menggunakan vape meskipun ada larangan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelarangan tidak selalu efektif dalam menghentikan konsumsi, malah dapat mendorong peredaran produk ilegal yang tidak terkontrol. Dalam situasi seperti ini, negara justru kehilangan kendali atas kualitas produk yang ada serta potensi penerimaan ekonomi yang bisa didapatkan.
Di Indonesia, industri rokok elektronik adalah sektor yang sedang berkembang dan telah memiliki dasar legalitas yang jelas. Sektor ini melibatkan banyak pelaku usaha dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Esther mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan mendadak dapat memicu dampak ekonomi yang merugikan, seperti meningkatnya angka pengangguran dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan upaya peningkatan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, produk-produk yang berpotensi berbahaya dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Hal ini tidak hanya akan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan industri ini.
Peningkatan pengawasan dapat mencakup beberapa langkah, seperti:
– Pengetatan regulasi terhadap distribusi dan penjualan produk vape.
– Pengawasan lebih ketat terhadap bahan baku yang digunakan dalam pembuatan cairan vape.
– Peningkatan edukasi bagi masyarakat mengenai risiko penggunaan produk vape.
– Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peredaran produk ilegal.
– Kolaborasi antar lembaga untuk mengawasi peredaran barang-barang ilegal.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat menjawab tantangan yang muncul dari kasus vape narkoba secara lebih komprehensif. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat.
Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengawasi peredaran produk-produk yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif diperlukan untuk menangani permasalahan ini.
Memperkuat sistem pengawasan juga akan berdampak positif pada reputasi industri rokok elektronik di mata masyarakat. Dengan adanya jaminan bahwa produk yang beredar aman, diharapkan kepercayaan konsumen akan meningkat dan industri ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dengan demikian, penanganan kasus vape narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku industri, dan semua pihak terkait. Kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan dan keamanan publik akan menciptakan sinergi yang kuat dalam memberantas peredaran narkoba melalui vape.
Peningkatan sistem pengawasan yang efektif tidak hanya akan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa industri rokok elektronik dapat berkembang dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, semua pihak dapat meraih manfaat dari industri ini tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan publik.
➡️ Baca Juga: Ekonom Memuji Kebijakan Stimulus Ekonomi Pemerintah Menjelang Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: Media Asing Menyoroti Timnas Indonesia, Dinilai Minim Inisiatif dalam Serangan
