Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempersiapkan langkah-langkah penanganan darurat untuk merespons kerusakan infrastruktur yang mungkin timbul akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang baru saja mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan awal dan menyiapkan respons cepat di lapangan untuk menangani situasi ini.
Dalam penjelasannya, Dody mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur di beberapa daerah tampaknya masih aman berdasarkan laporan awal yang diterima. “Dari laporan sementara, jalan dan jembatan di Bitung masih dalam kondisi baik,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 April 2026.
Namun, dampak gempa juga dirasakan di wilayah Gorontalo, di mana Dody melaporkan adanya gangguan pada akses jalan akibat bencana sekunder seperti longsor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa area aman, masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Di Gorontalo terdapat beberapa jalan yang terkena longsor. Kami sedang berkoordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Basarnas,” jelasnya. Langkah koordinasi ini sangat penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
Koordinasi antar lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan respon terhadap bencana dan memastikan semua tindakan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif. Sebagai langkah antisipasi lebih lanjut, Kementerian PU juga telah menyiapkan skenario darurat untuk mengatasi potensi kerusakan infrastruktur yang lebih parah.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di area yang terdampak. “Jika ada jalan yang rusak atau jembatan yang putus, kami akan segera membangun jembatan sementara agar arus logistik tidak terhambat,” tambah Dody.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terputusnya jalur distribusi barang dan kebutuhan pokok, terutama di daerah yang sangat bergantung pada akses transportasi darat. Setelah penanganan darurat selesai, pemerintah juga berencana untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur permanen.
Di samping itu, tim teknis dari Kementerian PU telah dikerahkan langsung ke lokasi yang terkena dampak untuk melakukan verifikasi dan pendataan lebih lanjut. Dody memastikan bahwa proses ini akan dilakukan dengan cepat agar keputusan penanganan dapat segera diambil berdasarkan kondisi di lapangan.
Ke depan, informasi yang diperoleh dari pendataan lanjutan akan menjadi acuan dalam menentukan prioritas perbaikan serta alokasi anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur di wilayah yang terkena dampak gempa. Dengan langkah-langkah yang terencana dan responsif, diharapkan dampak dari gempa M 7,6 Sulut dapat diminimalisir dan masyarakat dapat segera pulih dari kondisi darurat ini.
➡️ Baca Juga: Freelance Online Mendorong Pertumbuhan Karier Tanpa Ketergantungan pada Satu Perusahaan
➡️ Baca Juga: Pegadaian Dikenal Secara Global Setelah Raih Penghargaan Internasional “The Asset Triple A” di Hong Kong
