Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah memproyeksikan bahwa realisasi anggaran MBG pada tahun 2026 bisa berada di bawah angka Rp200 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pagu awal yang mencapai Rp330 triliun. Ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.
Purbaya menyatakan, “Saya tidak khawatir, tinggal bayar. Namun, konsekuensinya berkaitan dengan utang dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan, terutama jika ada kebocoran anggaran.” Pernyataan ini disampaikan kepada media di Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2026.
Menurut Purbaya, pengelolaan program MBG menunjukkan tanda-tanda efisiensi yang lebih baik setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh kepala BGN yang baru dalam menekan biaya implementasi program tersebut.
“Dari penilaian saya, kepala BGN yang baru benar-benar berkualitas. Dia telah melakukan efisiensi yang signifikan dalam pelaksanaan program, dan sudah terlihat adanya penghematan yang cukup besar,” ungkapnya.
Efisiensi ini terlihat jelas dari perubahan proyeksi anggaran untuk MBG. Purbaya menjelaskan bahwa anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp330 triliun mengalami penurunan menjadi Rp270 triliun, kemudian menyusut lagi menjadi Rp240 triliun.
Lebih lanjut, jika kebijakan efisiensi ini dilaksanakan dengan baik, diperkirakan bahwa realisasi anggaran MBG tahun ini tidak akan mencapai Rp200 triliun. Ini adalah indikasi positif bahwa pengelolaan anggaran semakin baik.
“Tahun ini anggarannya awalnya Rp330 triliun, kemudian turun ke Rp270 triliun, dan selanjutnya menjadi Rp240 triliun. Saya rasa pada tahun ini implementasinya akan berada di bawah Rp200 triliun, jika kebijakan yang dijalankan sesuai asumsi yang tepat,” jelas Purbaya.
Purbaya menilai bahwa penurunan kebutuhan anggaran ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program MBG semakin terkontrol. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi yang dicapai tidak boleh mengorbankan kualitas pelaksanaan program yang ditujukan untuk masyarakat luas.
“Dari segi anggaran, pelaksanaan MBG semakin terkendali dan membaik. Dari pihak keuangan, kami juga memberikan dukungan dalam memantau pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Kementerian Keuangan juga telah memperketat pengawasan terhadap program ini hingga ke tingkat daerah. Purbaya mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan dikerahkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan unit pelaksana MBG di berbagai wilayah di Indonesia.
“Saya telah mengarahkan tim dari perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap SPPG yang ada di setiap daerah,” tuturnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran MBG berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi anggaran MBG menjadi hal yang krusial, mengingat program ini berfokus pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang efisien, diharapkan akan ada penghematan yang signifikan dan penggunaan anggaran yang lebih bijaksana. Hal ini tidak hanya akan meringankan beban utang, tetapi juga akan menjamin keberlanjutan program untuk jangka panjang.
Seiring dengan upaya penyesuaian anggaran ini, publik diharapkan tetap mendapatkan akses terhadap program MBG yang berkualitas. Purbaya menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas layanan meskipun ada penyesuaian anggaran yang dilakukan.
Dalam menjaga kualitas ini, kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintahan juga menjadi faktor kunci. Dengan sinergi yang baik, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Demikianlah, efisiensi anggaran MBG menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan akan tercapai pengelolaan yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia.
➡️ Baca Juga: Jokowi Respons Sindiran Megawati Soal Polemik Ijazah Palsu, Ini Katanya!
➡️ Baca Juga: Prabowo: Dukungan NU dan Muhammadiyah Sangat Penting untuk Menjadi Presiden
