Pemulihan pasca-gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, melibatkan lebih dari sekadar rehabilitasi fisik seperti tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Salah satu aspek krusial yang perlu diatasi adalah pemulihan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana. Tanpa dokumen-dokumen penting ini, akses warga terhadap berbagai layanan publik akan terhambat.
Situasi ini terlihat jelas di Desa Longko, Kecamatan Waeri’i, pada Rabu, 26 Agustus 2026. Sejak pagi hingga sore, area sekitar kantor desa dipadati oleh warga yang berbondong-bondong menuju posko darurat untuk mendapatkan kembali dokumen kependudukan mereka yang hilang.
Jejak-jejak dampak gempa masih terlihat di sepanjang jalan menuju desa yang terletak di kaki perbukitan tersebut, dengan debu tipis dan retakan tanah yang mencolok. Namun, kondisi medan yang sulit tidak menghalangi tim gabungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.
Bagi masyarakat setempat, dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), dan akta kelahiran sangat berperan penting. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk mengakses berbagai layanan sosial, termasuk jaminan sosial, bantuan pemulihan bencana, pendidikan, kesehatan, dan layanan perbankan.
Tim tanggap darurat dari Ditjen Dukcapil, yang dipimpin oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum, datang dengan membawa berbagai peralatan tambahan dan personel pendamping. Kehadiran tim ini bertujuan untuk mendukung pelayanan cepat tanggap yang dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai.
Handayani menjelaskan bahwa pelayanan pada hari ketiga ini difokuskan di Desa Longko, berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 15.50 WITA. Ia menegaskan komitmen tim untuk memastikan setiap warga yang terdampak bencana dan kehilangan dokumennya dapat segera mendapatkan penggantian tanpa melalui prosedur yang rumit.
Selama proses pelayanan, mesin cetak cepat KTP-el dan komputer untuk perekaman biometrik telah dipersiapkan untuk melayani warga. Sebagian besar pengunjung posko adalah petani lokal yang membutuhkan penggantian dokumen yang rusak atau penerbitan dokumen baru.
Dalam kurun waktu sekitar tujuh jam pelayanan di Desa Longko, tim berhasil menerbitkan sebanyak 188 dokumen kependudukan. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pemulihan masyarakat pasca-gempa, memberikan kembali hak-hak administratif yang sangat dibutuhkan oleh warga.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif untuk Menghindari Ketergantungan pada Prediksi Harga Cryptocurrency yang Tidak Akurat
➡️ Baca Juga: Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Rawan
