pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

pa-wonogiri.go.id

depo 10k depo 10k
berita

Tiga ASN Tewas, Komisi I DPR Minta Pemerintah Segera Susun Roadmap Pemberantasan KKB

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas insiden penembakan yang menewaskan tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

Kejadian kekerasan ini dianggapnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak seharusnya dibiarkan terus berulang.

Oleh Soleh mendesak agar pihak keamanan segera bertindak untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

“Saya merasa sangat sedih dan prihatin atas peristiwa ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang melaksanakan tugas mereka justru menjadi korban dari tindakan kekerasan. Saya meminta TNI dan Polri untuk segera menyelidiki dan menindak tegas pelaku kejahatan ini,” ungkap Oleh Soleh dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 11 September 2026.

Dia menegaskan bahwa negara tidak seharusnya memberikan kesempatan bagi kelompok bersenjata untuk terus menerus melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, aparat, dan pegawai pemerintah yang bertugas melayani publik.

Peristiwa tersebut seharusnya dijadikan momentum untuk memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini adalah saat yang tepat untuk membersihkan keberadaan KKB dari Papua, Indonesia. Mereka telah berulang kali melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh hanya bereaksi setiap kali ada korban,” tegasnya.

Oleh Soleh menambahkan bahwa penanganan masalah KKB tidak dapat dilakukan secara sporadis atau berdasarkan kasus per kasus.

Menurutnya, pemerintah, bersama TNI dan Polri, perlu merumuskan strategi yang komprehensif, lengkap dengan sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Aparat harus menyusun strategi yang menyeluruh dalam rangka pemberantasan KKB. Diperlukan roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga tindakan negara tidak hanya muncul saat ada insiden,” jelasnya.

Ia berpendapat bahwa roadmap tersebut sangat penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan dengan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Strategi keamanan juga harus sejalan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan situasi keamanan yang stabil dan memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

➡️ Baca Juga: Kemampuan Teknologi yang Membuka Peluang Karier Jangka Panjang yang Menjanjikan

➡️ Baca Juga: Panduan Cara Mendapatkan Uang dari Internet Melalui YouTube

Related Articles

Back to top button