Jakarta Dinobatkan Sebagai Kota Teraman Kedua di ASEAN Meski Masih Hadapi Permasalahan Premanisme
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyoroti masih adanya masalah premanisme di Ibu Kota, meskipun Jakarta berhasil meraih peringkat sebagai kota teraman kedua di ASEAN menurut Global Residence Index 2026.
“Predikat sebagai kota teraman kedua ini bukan hanya pernyataan dari Gubernur, tetapi merupakan hasil survei internasional. Namun, kami masih melihat adanya praktik pemalakan, seperti yang terjadi pada pedagang bakso di Tanah Abang. Kami berkomitmen untuk merespons dengan cepat, dan ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ungkap Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 11 April 2026.
Pramono menegaskan bahwa pencapaian ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap masalah-masalah yang masih ada, terutama yang berdampak pada masyarakat kecil.
Salah satu isu yang mencuat adalah pemalakan terhadap pedagang bakso di kawasan Tanah Abang. Ini menjadi pengingat bahwa keamanan kota tidak hanya dapat diukur melalui statistik, tetapi juga dari persepsi aman yang dirasakan oleh warganya.
Pramono menjelaskan bahwa ia segera mengambil tindakan dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas terhadap pelaku pemalakan.
Para pelaku yang terlibat dalam pemalakan dan pengrusakan barang dagangan korban berhasil ditangkap dan ditahan.
“Saya langsung menghubungi Kepala Dinas Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas. Mereka yang melakukan pemalakan dan merusak barang dagangan harus ditangkap dan diproses hukum,” jelas Pramono.
Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespons setiap laporan dari masyarakat dengan sigap.
Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan premanisme dalam bentuk apa pun di wilayah Jakarta.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki dinamika sosial yang kompleks.
Jika dihitung berdasarkan wilayah aglomerasi, jumlah penduduknya bahkan mencapai hampir 42 juta jiwa, menurut data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dengan kondisi tersebut, potensi gangguan keamanan tetap ada, namun yang terpenting adalah respons pemerintah dalam memberikan solusi yang cepat dan efektif.
“Setiap tindakan premanisme akan kami tindak dengan tegas dan segera,” tegas Pramono.
➡️ Baca Juga: Blokade AS di Selat Hormuz Mengakibatkan Kerugian Iran Rp7,4 Triliun Setiap Hari
➡️ Baca Juga: Resident Evil Requiem Perbarui Fitur Baru untuk Meningkatkan Pengalaman Gameplay Anda
