Kolombia Resmi Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran untuk Meningkatkan Stabilitas Nasional

Kolombia secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran, langkah yang diambil sebagai respons terhadap isu-isu keamanan nasional dan regional. Keputusan ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keberadaan kelompok teroris internasional dan jaringan narkotika, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Dalam pernyataannya pada Kamis (24/9), Kementerian Luar Negeri Kolombia mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan ini mulai efektif pada 19 September. Keputusan tersebut diambil berdasarkan prioritas dalam kebijakan luar negeri pemerintah, yang mencakup upaya melawan kejahatan transnasional dan menjaga keamanan nasional.

Kolombia juga mempertimbangkan indikasi pelanggaran hak asasi manusia, serta serangan yang terkonfirmasi terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik di Timur Tengah, termasuk dampak dari blokade Selat Hormuz.

Selain itu, pemerintah Kolombia menyoroti apa yang disebutnya sebagai upaya Iran yang menghambat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam verifikasi program nuklirnya. Tindakan ini menambah keraguan Kolombia terhadap komitmen pemerintah Republik Islam Iran.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Kolombia, “Fakta-fakta tersebut telah mengikis kepercayaan Kolombia terhadap Pemerintah Republik Islam Iran.”

Meskipun demikian, pemerintah Kolombia menegaskan bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak berarti pemutusan hubungan konsuler. Ini menunjukkan bahwa kedutaan dan layanan konsuler yang ada tetap beroperasi.

Kementerian Luar Negeri Kolombia memastikan bahwa semua layanan konsuler akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

Presiden Kolombia yang baru, Abelardo de la Espriella, mulai menjabat pada bulan Agustus dan telah melakukan berbagai perubahan dalam kebijakan luar negeri negaranya. Langkah ini mencerminkan arah baru dalam hubungan internasional Kolombia.

Di bawah pemerintahan de la Espriella, Kolombia juga mempercepat upaya untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Israel. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri yang sebelumnya diambil oleh pendahulunya.

Sikap Presiden Espriella kontras dengan pendahulunya, Gustavo Petro, yang mengadopsi pendekatan tegas terhadap Israel terkait dengan konflik di Gaza. Ini mencerminkan pergeseran yang signifikan dalam prioritas politik luar negeri Kolombia.

➡️ Baca Juga: Mobil Listrik di Bawah Rp200 Juta: Apakah Anda Bisa Membawanya Pulang?

➡️ Baca Juga: Relawan SPPG di Bengkulu Ditemukan Tewas Setelah Dianiaya Satpam dan Dibuang ke Sungai