Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II untuk Mengatasi Masalah Geopolitik Global

Jakarta – Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-5 Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan, mengusulkan diadakannya Konferensi Asia-Afrika (KAA) Jilid II. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi guncangan dalam dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung saat ini.
Dalam pandangannya, Megawati menekankan pentingnya pemikiran alternatif mengenai cara mencapai perdamaian. Ia berargumen bahwa semangat yang tercermin dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 sangat relevan untuk dijadikan solusi menghadapi tantangan kesetaraan antarbangsa.
“Pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika Jilid II sangat penting. Di sinilah gagasan geopolitik yang diajukan Bung Karno dapat dijadikan pedoman untuk masa depan bangsa dan dunia,” ungkap Megawati saat menyampaikan pidato pada acara bertajuk “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Sabtu, 18 April 2026.
Megawati juga mengingatkan bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih tetap ada, meskipun dalam bentuk dan karakter yang berbeda di era modern ini. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Konferensi Asia-Afrika Jilid II sangat relevan untuk melindungi kedaulatan bangsa-bangsa yang merdeka.
Lebih lanjut, Megawati mengajak untuk melakukan reformasi menyeluruh atau re-tooling terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mengkritik struktur PBB yang saat ini dianggap sudah tidak sesuai, mengingat organisasi ini lahir dari konteks pasca Perang Dunia II.
Ia juga menekankan kembali pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, yang mendesak penghapusan hak istimewa atau hak veto negara-negara tertentu. Menurut Megawati, perubahan pada Piagam PBB sangat diperlukan untuk mengintegrasikan Pancasila sebagai landasan dalam tatanan internasional.
Megawati mendorong perubahan dalam struktur Dewan Keamanan PBB dan mengusulkan pemindahan Markas Besar PBB ke lokasi yang lebih netral. Dia berpendapat bahwa markas besar PBB seharusnya berada di tempat yang tidak terlibat dalam persaingan kekuatan besar atau konflik yang berkepanjangan.
Melihat kondisi saat ini, Megawati berpendapat bahwa reformasi tersebut sangat mendesak. Ia mengutip peristiwa politik di Venezuela dan serangan terhadap Iran sebagai contoh nyata bahwa sistem internasional saat ini sedang dalam keadaan “goncang”.
“Bung Karno menyerukan perlunya reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa merupakan agenda utama yang selalu diperjuangkan oleh Bung Karno,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Gadget Terbaru 2025 untuk Pengguna dengan Mobilitas Tinggi yang Optimal dan Efisien
➡️ Baca Juga: Pembelajaran Berbasis Al-Qur’an di Sekolah Modern




