Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Bogor pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kepada para wartawan di Jakarta bahwa kegiatan penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan kasus korupsi di Kabupaten Bogor yang sedang berlangsung.
Dari kedua lokasi yang digeledah, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen yang diduga relevan dengan kasus yang tengah mereka selidiki.
Budi menambahkan bahwa dokumen yang disita tersebut berkaitan langsung dengan dugaan korupsi yang melibatkan pemotongan insentif dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Setelah barang bukti berhasil diamankan, penyidik akan melakukan pemeriksaan dan analisis lebih lanjut untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai kasus ini.
Kasus ini mulai menarik perhatian publik setelah munculnya kabar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Bogor pada tanggal 20 Agustus 2026.
Meski demikian, KPK menegaskan bahwa tidak ada OTT yang terjadi di daerah tersebut. Namun, lembaga antikorupsi ini mengakui bahwa mereka telah mengamankan uang tunai senilai Rp1,5 miliar yang berhubungan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Setelah peristiwa tersebut, KPK meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, yang ditandai dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh aparat pemerintah di Kabupaten Bogor.
Uang yang diamankan diduga berasal dari pemotongan upah pungut yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor.
Selain mengusut kasus pemotongan insentif pajak daerah dan retribusi, KPK juga menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hingga saat ini, dalam perkara yang menggunakan sprindik umum tersebut, KPK belum mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
➡️ Baca Juga: Kapolda Riau Ambil Langkah Proaktif Hadapi Super El Nino dan Karhutla di Bengkalis
➡️ Baca Juga: Harga Mobil Listrik Turun, Supercar Anjlok, dan Denda Tilang 2026 yang Perlu Diketahui
