Jakarta – Pembentukan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kini lengkap setelah pemerintah mengangkat Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman untuk bergabung dengan Juda Agung di Kementerian Keuangan.
Namun, penambahan posisi pimpinan ini dianggap tidak cukup hanya dengan pembagian tugas. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menegaskan bahwa formasi tiga Wamenkeu harus dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan fiskal.
Rizal berpendapat bahwa keberadaan tiga Wamenkeu baru akan berarti jika mereka dapat meningkatkan kapasitas Kementerian Keuangan dalam membuat keputusan serta memantau implementasinya.
“Formasi tiga Wamenkeu baru akan berharga jika mampu memperkuat kemampuan Kementerian Keuangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaannya,” ujar Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Ia menekankan bahwa pembagian tugas di antara ketiga Wamenkeu harus disertai dengan kewenangan yang jelas dan pertanggungjawaban yang tegas.
Hal ini penting agar keberadaan tiga Wamenkeu tidak justru menciptakan jalur koordinasi tambahan yang dapat menghambat proses di Kementerian Keuangan.
Rizal menjelaskan bahwa jika keputusan operasional masih menumpuk di meja Menteri Keuangan Suahasil Nazara, sedangkan direktorat jenderal menghadapi tambahan jalur persetujuan, maka biaya koordinasi akan berpotensi meningkat.
Oleh karena itu, pembagian portofolio perlu segera disusul dengan penetapan batas kewenangan masing-masing Wamenkeu untuk menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan.
Rizal juga menyoroti risiko terjadinya fragmentasi kebijakan jika pengelolaan fiskal tidak dilakukan secara terintegrasi.
Sebab, menurutnya, penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara merupakan tiga komponen yang saling terkait dalam pengelolaan fiskal yang efektif.
“Pemungutan pajak yang membebani aktivitas usaha bisa melemahkan basis penerimaan di masa mendatang, percepatan belanja tanpa kesiapan program dapat mengakibatkan pemborosan, dan penambahan utang tanpa hasil ekonomi yang cukup akan mempersempit ruang fiskal melalui beban bunga,” jelas Rizal.
Dalam kondisi seperti ini, ketiga Wamenkeu diharapkan tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian target masing-masing bidang.
Mereka perlu bersama-sama menguji konsekuensi dari kebijakan yang diambil sehingga pencapaian di satu sisi tidak menyebabkan masalah di sisi fiskal lainnya.
“Masing-masing tidak seharusnya dinilai sukses hanya karena target bidangnya tercapai, sementara keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru memburuk,” imbuhnya.
➡️ Baca Juga: Praperadilan Kedua Febrie Adriansyah Ditolak Hakim PN Jaksel, Simak Alasannya
➡️ Baca Juga: Strategi Bisnis Responsif untuk Memanfaatkan Peluang Pasar dengan Kecepatan Eksekusi Tinggi
