Jakarta – Menanggapi berbagai keluhan serta aspirasi dari pelaku usaha dan UMKM di sektor perikanan mengenai rumitnya proses birokrasi perizinan, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperjelas pembagian tugas agar tidak menambah beban bagi para pelaku usaha.
Titiek Soeharto menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih dalam proses perizinan yang dapat menyulitkan pengusaha. Ia berharap agar setiap instansi dapat memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam hal pengurusan izin yang sering kali membingungkan bagi pelaku usaha, seperti yang disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, pada tanggal 18 September 2026.
Di samping permasalahan perizinan, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap peningkatan nilai tambah dari komoditas rumput laut di Bali. Dalam kunjungannya ke pameran produk olahan, Titiek menyayangkan fakta bahwa rantai produksi rumput laut di Indonesia masih didominasi oleh ekspor bahan baku mentah, sedangkan produk turunannya, seperti pupuk organik cair, justru harus diimpor kembali.
Menurut Titiek, Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi rumput laut yang tumbuh di berbagai perairan. Ia mencontohkan bagaimana biang ekstrak rumput laut diekspor ke India, di mana kemudian diolah menjadi pupuk cair organik. “Mengapa kita hanya mengekspor bahan mentah? Seharusnya kita bisa mengolahnya di dalam negeri menjadi pupuk siap pakai sebelum diekspor,” ujarnya, berharap kementerian dapat mendorong langkah tersebut.
Dengan tegas, Titiek Soeharto menyatakan bahwa pengolahan rumput laut menjadi produk akhir di dalam negeri sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri. Hal ini penting agar nilai tambah dari komoditas ini dapat dinikmati di dalam negeri, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Presiden juga menginginkan hilirisasi, sehingga semua produk dapat dihasilkan di sini. Jika kita ingin mengekspor, sebaiknya yang sudah dalam bentuk produk akhir. Apakah kita bisa melakukannya di sini? Saya harap semua bisa diproduksi di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Titiek mendorong KKP untuk lebih inovatif dalam mengolah hasil laut menjadi produk siap saji, seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri, yang dapat menarik minat anak-anak. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi para nelayan terkait perlunya kemudahan akses dalam kepemilikan kapal, dengan sistem yang lebih transparan, mirip dengan sistem pembelian kendaraan.
Dengan langkah strategis yang diambil, diharapkan hilirisasi rumput laut ini tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pelaku usaha lokal. Upaya untuk tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang lebih bernilai, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Tentu saja, pencapaian ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya hilirisasi, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih berdaya dan berkontribusi pada ekonomi nasional.
Inisiatif tersebut juga mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha dalam pengolahan rumput laut. Dengan adanya pelatihan dan edukasi yang sistematis, diharapkan mereka dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi.
Keberhasilan hilirisasi rumput laut juga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan di dalam negeri.
Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, baik dalam hal regulasi maupun fasilitas, sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan industri rumput laut di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, masa depan industri rumput laut di Indonesia dapat menjadi lebih cerah. Hilirisasi rumput laut bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi merupakan langkah konkret menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut yang ada.
➡️ Baca Juga: Van Basty Sousa Terpinggirkan di Persija Setelah Keputusan Shin Tae-yong
➡️ Baca Juga: Cegah DBD Secara Efektif, Selain 3M Ada Kebiasaan Lain yang Perlu Diterapkan
