Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan penyegelan terhadap 21 perusahaan terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa jumlah perusahaan yang disegel tersebut tersebar di tujuh provinsi. Data ini merupakan hasil rekapitulasi hingga tanggal 2 September 2026.
“Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup baru saja menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi. Ini adalah data yang kami kumpulkan hingga 2 September,” jelas Jumhur saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Rabu, 2 September 2026.
Di Kalimantan Barat, terdapat tujuh perusahaan yang telah disegel, sedangkan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan masing-masing terdapat empat perusahaan yang juga mengalami nasib serupa.
“Provinsi Kalimantan Tengah tercatat memiliki tiga perusahaan yang disegel. Sementara itu, Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing memiliki satu perusahaan yang disegel,” tambah Jumhur.
Jumhur menjelaskan bahwa penyegelan ini dilakukan sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut terkait dampak yang ditimbulkan oleh karhutla.
“Jelas terlihat bahwa ratusan hektar lahan terbakar. Mereka harus bertanggung jawab, karena sejak awal seharusnya sudah ada upaya pencegahan. Apakah itu disengaja atau tidak, tanggung jawab tetap ada,” ungkapnya.
Lebih jauh, Jumhur mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan yang disegel berpotensi untuk bertambah. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses verifikasi terhadap ratusan perusahaan lainnya yang diduga terlibat.
Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius, demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah terulangnya bencana karhutla di masa mendatang.
➡️ Baca Juga: Mobil Listrik Ini Menggunakan Angka Keramat untuk Meningkatkan Daya Tarik dan Penjualan
➡️ Baca Juga: Prajurit dan Mahasiswa Terlibat Kecelakaan Fatal dengan Polisi di Bandung, TNI Minta Maaf
