Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terkait total utang pemerintah yang telah menembus angka Rp 10.000 triliun per Juni 2026, yang setara dengan 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa rasio utang tersebut masih memiliki peluang untuk menurun, mengingat total utang pemerintah saat ini masih di bawah ambang batas 60 persen yang ditetapkan.
Sehubungan dengan hal ini, Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan utang pemerintah hingga akhir tahun 2026 mendatang, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tetap relevan dengan kondisi ekonomi.
“Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya bisa turun lagi sedikit. Karena ini kan belum berakhir tahunnya,” ungkap Purbaya saat memberikan keterangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Purbaya menekankan bahwa jumlah utang pemerintah harus dianalisis secara berkelanjutan, sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dalam negeri.
Dalam upaya menjaga keseimbangan keuangan negara, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar tetap berada di bawah batas minimal 3 persen dari PDB.
“Strateginya, kita akan batasin defisit supaya enggak tinggi-tinggi banget,” tegasnya, menandakan komitmen untuk menjaga stabilitas fiskal.
Di sisi lain, Purbaya juga memastikan bahwa pihaknya akan fokus pada optimalisasi pemungutan dan penerimaan pajak, tanpa perlu menaikkan atau menciptakan jenis pajak baru.
“Kita akan efektifkan pengumpulan pajak kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” jelasnya, menunjukkan pendekatan yang inovatif dalam pengelolaan pajak tanpa membebani masyarakat lebih jauh.
➡️ Baca Juga: Kunjungan Modi ke Prambanan dan Dampaknya terhadap Peluang Ekonomi Budaya
➡️ Baca Juga: Anggota TNI Kesurupan Saat Amankan Pertunjukan Kuda Lumping, Polisi dan Warga Terus Berjuang
