Politisi asal Johor, Malaysia, telah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan sikap yang dianggap meremehkan isu kabut asap lintas batas yang telah menyelimuti wilayah Malaysia. Andrew Chen Kah Eng, selaku Ketua Pakatan Harapan (PH) Johor, menegaskan perlunya tindakan konkret dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan pernyataan yang tidak konstruktif terkait penyelesaian masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.
Chen juga menegaskan pentingnya pemerintah Indonesia untuk mengakui tanggung jawab penuh atas krisis lingkungan yang berdampak lintas negara ini. Dia menginginkan agar Indonesia secara resmi meminta maaf kepada negara-negara anggota ASEAN yang terkena dampak dari situasi tersebut.
“Sangat tidak dapat diterima jika kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 merusak kualitas udara di negara lain, terutama ketika ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga Malaysia sangat menderita akibat pencemaran ini, namun sepertinya pejabat Anda tidak mengindahkan masalah kesehatan kami. Sikap semacam ini jelas tidak bisa dibenarkan. Kesehatan dan keselamatan manusia adalah hal yang harus diutamakan,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (12/10), sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.
Dia menekankan bahwa masalah pencemaran udara yang berulang kali terjadi harus ditangani dengan tanggung jawab dan segera. Tindakan tersebut sangat penting demi melindungi kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Chen juga menegaskan bahwa akses terhadap lingkungan yang bersih, aman, dan sehat merupakan hak asasi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, dan hak tersebut tidak bisa dicabut.
Pernyataan Chen muncul sebagai reaksi terhadap komentar kontroversial yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Syahganda Nainggolan, pada hari Sabtu. Syahganda menyatakan bahwa Malaysia dan Singapura seharusnya menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam dan menambahkan bahwa hutan Indonesia juga berkontribusi pada pasokan oksigen kedua negara tersebut di luar periode kabut asap.
Chen menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang sangat tidak bertanggung jawab. Ia berargumen bahwa menganggap kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai fenomena alam adalah bentuk pengabaian terhadap realitas bahwa aktivitas manusia juga berkontribusi terhadap pencemaran lintas batas yang terjadi.
Ketegangan diplomatik ini semakin terasa di tengah kabut asap yang menyelimuti Johor, yang bahkan memaksa pemerintah negara bagian untuk menutup sekolah-sekolah pada pekan lalu. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kabut asap karhutla terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut.
➡️ Baca Juga: Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II untuk Mengatasi Masalah Geopolitik Global
➡️ Baca Juga: Cara iPhone Mengatur Widget Cuaca Agar Informasi Harian Bisa Didapat Cepat
