Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta seorang pengusaha, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini mencakup Hamenang sebagai Bupati Klaten untuk periode 2025–2030 dan Ahmad Luthfi sebagai kepala BPK Jawa Tengah.
Selain itu, Taufik menambahkan bahwa seorang pihak swasta yang dikenal dengan inisial MAW dari PT MWC juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ia menjelaskan bahwa Hamenang diduga terlibat sebagai penerima suap dalam empat kategori dugaan korupsi, serta sebagai pemberi suap dalam satu kategori lainnya.
Sementara itu, Ahmad Luthfi diduga terlibat sebagai penerima suap dalam satu kategori dugaan korupsi, sedangkan MAW berperan sebagai pemberi suap dalam satu kategori perkara yang sama.
KPK memutuskan untuk menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama, dimulai dari 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Sebelumnya, pada tanggal 15 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang berhasil mengamankan Hamenang, Ahmad Luthfi, serta 18 orang lainnya.
Dari total 20 orang yang ditangkap, KPK melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,2 miliar, termasuk sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan oleh Hamenang untuk menyimpan uang hasil korupsi.
KPK telah mengidentifikasi lima kategori dugaan korupsi dalam kasus ini, yang mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, pungutan upah, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK untuk memanipulasi audit.
➡️ Baca Juga: Andre Taulany Memilih Menikah dengan Amanda Rigby: Saya Tidak Bisa Hidup Sendiri
➡️ Baca Juga: Malam Takbiran Jakarta Dikuatkan dengan 1.596 Personel untuk Pengawasan Ketat
