Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Air untuk segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini dianggap sangat penting untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat serta memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah memegang peranan strategis sebagai motor penggerak perekonomian, seiring dengan aktivitas sektor swasta yang juga penting.
“Belanja pemerintah adalah sumber utama peredaran uang di masyarakat, sekaligus dapat mendorong sektor swasta untuk lebih aktif,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar bersamaan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Senin, 9 Maret 2026.
Belanja yang tinggi dapat memperkuat perputaran ekonomi di masyarakat.
Tito menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang optimal dicapai ketika pendapatan daerah meningkat dan diikuti dengan realisasi belanja yang baik. Dalam kondisi ini, dana yang dikelola pemerintah dapat segera beredar dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung aktivitas ekonomi.
Ia juga memberikan penghargaan kepada beberapa daerah yang berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Salah satu contohnya adalah Jawa Barat, yang telah mencatat realisasi pendapatan sebesar 16 persen, diiringi dengan realisasi belanja mencapai 15 persen.
Di sisi lain, Tito juga menunjukkan perhatian kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi belum mampu mengoptimalkan belanja daerah. Hal ini mengakibatkan dana APBD lebih banyak tersimpan di bank ketimbang digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat.
“Ketika pendapatan tinggi namun belanja rendah, meskipun memiliki simpanan, peredaran uang di masyarakat tetap minim,” ujarnya.
Secara khusus, Tito memberikan apresiasi terhadap perkembangan ekonomi di Kepulauan Riau. Ia menilai pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sangat menggembirakan, dengan capaian mencapai 7,89 persen year-on-year.
Angka pertumbuhan tersebut jauh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di kisaran 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Selain itu, tingkat inflasi di Kepulauan Riau juga dianggap tetap terjaga dengan baik. Pada bulan Februari 2026, inflasi tahunan di provinsi ini tercatat sebesar 3,54 persen.
“Ini merupakan angka yang cukup baik, inflasi terpantau terkendali. Selain itu, inflasi bulanan di Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan tren positif,” tambahnya.
Melalui percepatan realisasi belanja APBD, pemerintah berharap agar roda perekonomian di daerah dapat bergerak lebih cepat, sekaligus memperkuat upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
➡️ Baca Juga: Yadnya Kasada, Wisata Bromo Ditutup pada 10–13 Juni 2025
➡️ Baca Juga: Enkripsi Data dan Pengamanan Jaringan Rumah Jadi Perhatian Utama