Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru, menyusul kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan gabungan yang dilakukan oleh AS dan Israel pada Sabtu lalu. Trump mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penetapan pemimpin Iran yang akan datang.
“Saya merasa perlu untuk terlibat dalam penunjukan tersebut, sama seperti yang saya lakukan dengan Delcy Rodriguez di Venezuela,” ungkap Trump dalam wawancara dengan media Axios yang dipublikasikan pada Jumat, 6 Maret 2026.
Trump menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung calon pengganti yang melanjutkan kebijakan Khamenei, dengan peringatan bahwa hal tersebut dapat membawa Amerika Serikat kembali ke dalam konflik dalam waktu lima tahun ke depan.
“Kami mengharapkan pemimpin yang dapat membawa harmoni dan perdamaian di Iran,” tambahnya dalam sebuah wawancara melalui telepon.
Menanggapi pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak ada hak bagi Trump untuk mencampuri proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru.
“Itu sepenuhnya merupakan urusan rakyat Iran, dan tidak ada pihak luar yang berhak ikut campur,” tegasnya, seperti dilansir dari NBC News pada Jumat, 6 Maret 2026.
Kematian Khamenei telah menciptakan kekosongan kekuasaan di Iran. Terdapat berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa putra kedua Khamenei, Mojtaba Khamenei, memiliki peluang besar untuk dipilih sebagai penggantinya.
Namun, hal ini dapat memicu kontroversi di dalam negeri, mengingat pewarisan kekuasaan dari ayah ke anak merupakan karakteristik sistem monarki yang telah digulingkan sejak Revolusi Iran 1979, yang melahirkan Republik Islam Iran.
Araghchi juga menyatakan bahwa secara konstitusional, terdapat mekanisme yang mengatur proses pemilihan pemimpin tertinggi yang baru.
“Ada banyak rumor yang beredar, tetapi kita harus menunggu keputusan Majelis Ahli dalam memilih pemimpin tertinggi yang baru,” ujar Araghchi. Ia menambahkan bahwa proses ini kemungkinan akan memakan waktu lebih lama akibat konflik yang masih ada.
Majelis Ahli merupakan lembaga pemerintah di Iran yang terdiri dari 88 anggota, yang bertugas memilih pemimpin tertinggi negara.
Araghchi kembali menekankan bahwa meskipun banyak rumor beredar, belum ada kepastian mengenai siapa yang akan terpilih sebagai pengganti Khamenei.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak rumor yang beredar, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat memastikan siapa yang akan menjadi pilihan akhir,” ucapnya.
➡️ Baca Juga: Konflik AS-Israel dan Iran Picu Ketidakpastian Perjalanan Umrah, AMPHURI Tanggapi Hal Ini
➡️ Baca Juga: Peran Pendidikan Sejarah Pertahankan Identitas Nasional